Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance memberikan klarifikasi terkait penundaan publikasi nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara televisi di New York pada Senin (15/6/2026).

>>> Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Palu, Pasien Rumah Sakit Dievakuasi

Menurut Vance, penundaan tersebut bukan karena isi substansi perjanjian, melainkan akibat penyelesaian sejumlah detail teknis mengenai mekanisme pelaksanaan di lapangan.

"Ada beberapa detail teknis yang perlu diselesaikan.

Hal ini tidak berkaitan dengan isi MoU itu sendiri, melainkan lebih kepada bagaimana kesepakatan tersebut akan diimplementasikan di lapangan," ujar Vance dalam wawancara dengan NBC News yang dikutip RIA Novosti pada Selasa (16/6/2026).

Harapan AS dan Peran IAEA

Pemerintah AS mengharapkan hasil nyata dari kesepakatan ini demi kesuksesan posisi Iran dalam komunitas internasional.

Langkah tersebut menuntut kepatuhan penuh Iran terhadap seluruh ketentuan yang disepakati, terutama terkait pembatasan program nuklir.

>>> AS Janjikan Dana Rekonstruksi Rp5 Kuadriliun untuk Iran jika Hentikan Program Nuklir

"Kami ingin Iran menjadi negara yang sukses dan bertindak layaknya negara normal dalam komunitas internasional.

Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika mereka menunjukkan komitmen jangka panjang untuk tidak mengembangkan senjata nuklir," tegas Vance.

Dalam dokumen kerja sama tersebut, AS menggandeng Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memusnahkan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran.

Kesepakatan strategis ini juga mengatur pemberian izin bagi para inspektur nuklir internasional untuk masuk kembali ke wilayah Iran guna mengawasi dan menjamin transparansi program.

Sebelum penjelasan ini disampaikan, naskah kesepakatan final telah dikonfirmasi oleh Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi setelah proses penandatanganan digital pada Minggu (14/6/2026).

>>> Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah Jadi Momentum Perkuat Kebersamaan

Perwakilan kedua negara dijadwalkan akan menandatangani dokumen kerja sama tersebut secara resmi di Swiss pada 19 Juni 2026.