Daftar Opsi Efisiensi Anggaran MBG yang Sedang Dikaji Pemerintah

Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyesuaian tersebut dilakukan tanpa mengubah target layanan bagi masyarakat dan muncul setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), dari Dadan Hindayana kepada Nanik Sudaryati Deyang.

Salah satu langkah yang tengah dibahas adalah penghentian sementara pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru. Kebijakan itu dilakukan sambil mengevaluasi sebaran dapur yang telah beroperasi di berbagai daerah.

Hingga awal pekan ini, jumlah SPPG tercatat mencapai 27.877 unit. BGN ingin memastikan jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di setiap wilayah dan tidak terjadi penumpukan fasilitas pada daerah tertentu.

Nanik menjelaskan pemerintah untuk sementara tidak membuka pendaftaran maupun pembangunan dapur baru. Evaluasi dilakukan dengan menghitung kembali kebutuhan setiap provinsi berdasarkan jumlah penerima manfaat yang ada.

Menurutnya, distribusi dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan penataan agar penyebarannya lebih proporsional.

Selain itu, pemerintah juga mengkaji kemungkinan memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem penyediaan MBG. Opsi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pelaksanaan program pada wilayah tertentu yang dinilai lebih sesuai menggunakan fasilitas yang sudah tersedia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan skema pemanfaatan kantin sekolah masih dalam tahap pembahasan. Kajian dilakukan untuk melihat daerah mana yang memungkinkan menerapkan pola tersebut secara efektif.

>>> Yamaha Beri Diskon DP Hingga Rp2,2 Juta di Jakarta Fair 2026

Peninjauan Ulang Penerima Manfaat

Langkah berikutnya adalah menata kembali kelompok penerima MBG. BGN menilai bantuan gizi perlu lebih difokuskan kepada anak-anak yang memang membutuhkan intervensi dari pemerintah.