ESDM Setujui 664 RKAB Minerba 2026, Sejumlah Pengajuan Masih Dievaluasi
ESDM Setujui 664 RKAB Minerba 2026, Sejumlah Pengajuan Masih Dievaluasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 kepada 664 perusahaan mineral dan batu bara hingga 12 Juni 2026. Di saat yang sama, sejumlah pengajuan lainnya masih berada dalam proses evaluasi administrasi dan verifikasi persyaratan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan perusahaan yang dokumennya belum memperoleh persetujuan tetap memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan dan mengajukan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, Direktorat Jenderal Minerba juga terus mendampingi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam penyusunan RKAB. Pendampingan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan konsultasi agar dokumen yang diajukan sesuai dengan ketentuan.
Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah kekurangan yang kerap ditemukan dalam pengajuan RKAB. Beberapa di antaranya berkaitan dengan data eksplorasi, informasi sumber daya dan cadangan, rencana penambangan, penimbunan lapisan penutup atau overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, strategi pemasaran, hingga legalitas perusahaan.
“Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan,” kata Tri.
Ia menjelaskan RKAB menjadi dokumen utama yang digunakan perusahaan sebagai pedoman menjalankan kegiatan pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi hingga operasi produksi, pengolahan, dan kegiatan pascatambang.
ESDM juga terus melakukan pemeriksaan terhadap setiap dokumen yang masuk guna memastikan pelaksanaan kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana kerja dan memenuhi prinsip tata kelola yang telah ditetapkan.
Update Terbaru
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB






