China Protes Keras AS Masukkan Perusahaannya ke Daftar Hitam Pentagon
Pemerintah China menyatakan protes keras terhadap kebijakan Amerika Serikat yang memasukkan sejumlah perusahaan besar China ke dalam daftar hitam Pentagon.
Kementerian Luar Negeri China menyampaikan kekhawatiran atas pembaruan daftar oleh Departemen Pertahanan AS pada Senin lalu.
>>> Amalan Doa Minum Susu Putih Malam 1 Muharram untuk Keberkahan
Daftar tersebut mencakup raksasa e-commerce Alibaba, penyedia pencarian internet Baidu, serta produsen otomotif BYD dan NIO.
Selain sektor digital dan otomotif, pembaruan ini juga menyasar sektor energi terbarukan dengan memasukkan produsen panel surya Trina Solar dan JA Solar Technology.
Langkah Washington ini mencerminkan kekhawatiran keamanan di tengah persaingan geopolitik yang intens.
Korporasi yang masuk daftar dinilai berperan penting dalam memajukan kemampuan militer dan industri Beijing.
Ancaman Balasan dari Beijing
"China sangat tidak puas dan dengan tegas menentang hal ini," kata Kementerian Perdagangan dalam sebuah pernyataan.
"China mendesak AS untuk segera menghentikan praktik-praktik yang keliru, segera menarik kembali langkah-langkah terkait, dan kembali ke jalur yang benar dalam membangun hubungan strategis dan stabil antara China dan AS."
Pemerintah China juga memberikan peringatan mengenai potensi tindakan balasan.
>>> Kemenag Siapkan Lima Program Pemberdayaan Umat untuk Perkuat Ekonomi
Jika perusahaan-perusahaan mereka tidak diperlakukan secara adil, Beijing "pasti akan membalas dengan tegas dan keras".
Kebijakan baru Pentagon ini menggantikan daftar yang diterbitkan pada awal tahun 2025.
Langkah tersebut muncul sebulan setelah Presiden Donald Trump dan Xi Jinping bertemu di Beijing untuk menjaga gencatan senjata perang dagang.
Pernyataan resmi kementerian menegaskan bahwa keputusan sepihak Pentagon tersebut telah mengabaikan konsensus yang sebelumnya dicapai oleh kedua pemimpin negara.
Dampak regulasi ini akan mempersempit ruang gerak korporasi tersebut di pasar Amerika Serikat.
Berdasarkan hukum AS, Departemen Pertahanan dilarang melakukan kontrak langsung dengan perusahaan dalam daftar mulai tahun 2027.
>>> Panduan Membersihkan Karpet Sendiri di Rumah dengan Bahan Alami
Pembatasan tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga, di mana Departemen Pertahanan AS dilarang membeli produk atau jasa dari perusahaan-perusahaan China yang terdaftar melalui perantara pada periode yang sama.
Update Terbaru
Bursa Efek Indonesia Sanksi 88 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan
Sabtu / 13-06-2026, 11:36 WIB
Rupiah Menguat Tajam ke Rp17.870, BI Rate Naik ke 5,5%
Sabtu / 13-06-2026, 11:36 WIB
Betrand Peto Buka Suara Saat Ruben Onsu Kembali Diserang, Singgung Sikap yang Ingin Terus Dipuji
Sabtu / 13-06-2026, 11:34 WIB
Amerika Serikat Hajar Paraguay 4-1 di Laga Pembuka Piala Dunia 2026
Sabtu / 13-06-2026, 11:32 WIB
Harga Emas Antam 13 Juni 2026 Bertambah Rp 2.000 per Gram pada Perdagangan Pagi
Sabtu / 13-06-2026, 11:30 WIB
Pegulat Sumo Aktif Tamawashi dan Tamashoho Debut Sebagai Pengisi Suara di Anime Jaadugar
Sabtu / 13-06-2026, 11:27 WIB
Tiga BUMN Tambang Bagikan Dividen Hasil Laba Bersih 2025
Sabtu / 13-06-2026, 11:27 WIB
Aktor Remaja Muzakki Ramadhan Alami Dugaan Kekerasan di Toilet Mal
Sabtu / 13-06-2026, 11:26 WIB
Barcelona Siapkan Langkah Hukum terhadap Florentino Perez Terkait Kasus Negreira
Sabtu / 13-06-2026, 11:24 WIB
Pemerintah Tingkatkan Alokasi Rumah Subsidi di Kepulauan Nias
Sabtu / 13-06-2026, 11:22 WIB
Harga Emas Antam 13 Juni 2026 Bervariasi, Buyback Naik Rp4.000
Sabtu / 13-06-2026, 11:22 WIB
BAKTI Evaluasi Penggunaan Internet Pendidikan di Maratua, Temukan Kendala Teknis
Sabtu / 13-06-2026, 11:21 WIB
Amerika Serikat Hajar Paraguay 4-1 di Laga Perdana Piala Dunia 2026
Sabtu / 13-06-2026, 11:20 WIB
Mobil Pengangkut Perlengkapan Timnas Inggris Dibobol Maling di Kansas City
Sabtu / 13-06-2026, 11:17 WIB






