PT Pegadaian menyelenggarakan Legal Excellence & Integrity Summit (LEXIS) 2026 di The Gade Tower Jakarta pada 4–5 Juni 2026.

Acara ini bertujuan mengantisipasi perubahan lanskap hukum nasional.

>>> Australia Tekuk Indonesia 1-0 di Semifinal Piala AFF U19

Forum strategis ini digelar untuk memitigasi risiko hukum dan menjaga keberlanjutan bisnis korporasi.

Langkah proaktif ini diambil sebagai respons terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Pembicara dan Materi

Acara menghadirkan dua pakar hukum nasional, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI sekaligus Plt.

Wakil Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana, dan Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho.

Keduanya mengupas pasal-pasal krusial dan implikasi hukumnya terhadap operasional perusahaan.

Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian Ismail Ilyas menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi baru adalah kunci menjaga kepatuhan dan reputasi perusahaan.

>>> Bartomeu Ungkap Barcelona Gagal Dapatkan Vinicius Junior dan Mbappe

"Implementasi KUHP dan KUHAP baru menuntut korporasi bergerak lebih tangkas dalam memetakan potensi risiko," ujarnya.

Melalui LEXIS 2026, Pegadaian berkomitmen meningkatkan legal awareness di seluruh lini organisasi.

Ini bukan sekadar kepatuhan formalitas, melainkan pondasi kokoh untuk melindungi aset perusahaan, memperkuat tata kelola bersih, dan memastikan keberlanjutan bisnis.

Forum ini diikuti oleh Insan Pegadaian Divisi Legal dari seluruh Indonesia, Kepala Divisi di bawah Direktorat Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan, serta Inspektur dan Auditor Satuan Pengawasan Intern (SPI) Kantor Pusat.

Hadir pula Kepala Audit Intern Kantor Wilayah dan para Legal Agent Tahun 2026.

Melalui penguatan kompetensi hukum yang masif, Pegadaian membangun kesiapan matang di seluruh elemen kunci perusahaan dalam mengelola risiko hukum.

>>> Mantan Pembalap F1 Alex Zanardi Meninggal di Usia 59 Tahun

Upaya ini diharapkan memitigasi potensi fraud dan memastikan implementasi Good Corporate Governance (GCG) berjalan optimal di seluruh wilayah kerja Pegadaian.