Pemerintah Matangkan Reformasi Subsidi untuk Tekan Beban APBN
Pemerintah tengah mematangkan reformasi skema subsidi di Indonesia. Langkah ini bertujuan menekan kebocoran anggaran negara yang selama ini tidak tepat sasaran.
Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan beban subsidi saat ini mencapai Rp 300 triliun per tahun.
Namun, sekitar 62,9 persen dari dana tersebut justru dinikmati oleh masyarakat golongan mampu.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pembenahan tata kelola alokasi subsidi sudah sangat mendesak. Hal ini penting untuk menjaga postur keuangan negara.
"Kita perlu melakukan reformasi rezim subsidi. Ini mendesak untuk memastikan subsidi efisien secara anggaran dan tepat sasaran," ujar Wijayanto.
Ia mengungkapkan kegagalan pengelolaan pos anggaran ini dapat memicu ketidakpastian iklim investasi secara makro. Selain itu, daya saing industri nasional juga terancam menurun.
"Sangat urgen, ini tidak saja memperbaiki keberlanjutan APBN yang menjadi sumber pelemahan Rupiah dan ketidakpastian iklim berusaha," jelasnya.
Pengawasan dengan Teknologi AI
Menurut Wijayanto, saat ini ada banyak program subsidi komoditas yang dilakukan terpisah oleh pemerintah.
Contohnya pupuk, LPG, listrik, benih, BBM, beras, dan minyak goreng dengan total biaya operasional yang mahal.
"Pengawasan dan monitoring dilakukan dengan teknologi AI, untuk mendorong tata kelola yang baik," terangnya.
Wijayanto menambahkan bahwa kesehatan dana APBN jangka panjang akan menjamin pasokan energi yang aman dan berkelanjutan. Hal ini penting bagi kebutuhan harian masyarakat dan dunia usaha.
"Juga memastikan kemampuan pemerintah untuk terus menyiapkan energi yang affordable bagi masyarakat dan bisnis," tuturnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kekhawatiran pelaku industri terkait lonjakan harga bisa dihindari. Asalkan pemerintah menerapkan formula regulasi yang matang.
"Jika reformasi subsidi dijalankan dengan konsep dan cara yang tepat, reformasi subsidi ini justru memungkinkan pemerintah menurunkan," ungkap Wijayanto.
Pengetatan pengawasan di lapangan dinilai krusial agar ruang fiskal yang tercipta dapat dialokasikan kembali. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga energi pada segmen masyarakat bawah dan industri strategis.
"Atau paling tidak mempertahankan harga energi yang disubsidi, dengan cakupan yang lebih tepat," pungkasnya.
Update Terbaru
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






