Lonjakan Harga Material Dorong Penyesuaian Anggaran Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur nasional mulai terdistorsi oleh lonjakan harga material konstruksi akibat pelemahan kurs rupiah yang bertengger di level Rp18.000-an.
Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk kembali mengutak-atik prioritas alokasi anggaran.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menampung sejumlah keluhan dari para kontraktor proyek.
Pelaku usaha mulai mengusulkan penambahan anggaran karena material seperti baja, besi, hingga semen sudah mengalami kenaikan harga.
"Oh iya, kontraktor sudah mulai minta ada penyesuaian harga. Iya pastilah [sudah mulai mengeluh] karena ya semuanya kan harga semua naik.
Semen naik, aspal naik, besi naik, baja naik," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (11/6/2026).
Langkah Kementerian PU
Kementerian PU mengambil langkah menyiasati keluhan tersebut melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang bakal melaporkan aspirasi para pelaku industri kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa).
Surat edaran khusus dari LKPP nantinya menjadi payung hukum baku untuk mengatur eskalasi nilai proyek.
Apabila LKPP tidak kunjung merespons, Dody memastikan akan mengambil langkah diskresi untuk melakukan penyesuaian harga proyek.
"Kan saya juga punya diskresi untuk bisa menaikkan HPS [Harga Perkiraan Sendiri] itu. Tapi tetap ada prosesnya, masih harus di review BPKP, kemudian ke APH, gitu-gitulah.
Jadi kita kerjakan itu kalau nggak ada arahan dari LKPP lebih lanjut," tambahnya.
Sorotan Gapensi
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menekankan bahwa pelemahan kurs rupiah mulai mengganjal pengerjaan konstruksi.
Potensi kenaikan biaya konstruksi akibat pelemahan rupiah ini mencapai 11% hingga 15% per proyek.
"Depresiasi rupiah menciptakan dampak finansial 11-15% per project," ujarnya.
Gapensi berharap pemerintah terus melaksanakan upaya stabilisasi rupiah, klausul mata uang dalam kontrak baru, dana penyangga infrastruktur, serta dukungan modal kerja.
"Kami siap berkompromi dengan 50-70% cost recovery, tapi jangan biarkan contractor bankruptcy," ujarnya.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






