BPJS Kesehatan menghadapi tekanan pembiayaan serius dengan defisit anggaran sekitar Rp2 triliun setiap bulan untuk membayar klaim peserta.

Kondisi ini memicu ancaman gagal bayar pada pertengahan tahun depan jika tidak ada intervensi regulasi atau bantuan dana dari pemerintah.

>>> BNI Pastikan Penyaluran Kredit ke Sektor Riil Tetap Berjalan Usai Kenaikan BI Rate

Defisit terjadi karena ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran.

Setiap bulan, BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran Rp14 triliun, sementara biaya klaim rumah sakit mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito mengungkapkan total pengeluaran layanan operasional mencapai Rp500 miliar per hari.

"Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," kata Prihati dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (10/6/2026).

Prihati menjelaskan bahwa defisit bukan persoalan baru karena pernah terjadi pada periode 2018-2020. Kondisi kas sempat membaik saat pandemi COVID-19, namun kini kembali tertekan.

"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi atau dukungan," ujarnya.

>>> Hunian Senen Siap Ditempati Warga Bantaran Rel Pekan Depan

Untuk mengatasi krisis, manajemen berpeluang mendapatkan suntikan dana tambahan sebesar Rp20 triliun dari pemerintah. Alokasi anggaran berasal dari Kementerian Kesehatan Rp10 triliun dan Kementerian Keuangan Rp10 triliun.

"Kami mendapat kabar gembira. Jam 13.00 tadi kami ditelepon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Ada finalisasi," kata Prihati.

Pencairan bantuan bergantung pada pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas (PP Alma). Regulasi baru ini dirancang untuk mengubah mekanisme pencatatan defisit aset operasional.

"Kalau sudah ditandatangani, mudah-mudahan Juli bisa cair," ujarnya.

>>> Trump Ancam Serang Iran Lebih Keras Demi Paksa Kesepakatan Baru

"Yang tadi disebut Rp 20 triliun, Rp 10 triliun dari Kementerian Kesehatan dan Rp 10 triliun dari Kementerian Keuangan, yang sudah pernah dijanjikan di awal tahun," kata Prihati.