Pendukung kebijakan itu juga menyoroti potensi dampak ekonomi bagi Busan. Lonjakan wisatawan selama konser diyakini dapat mendorong aktivitas hotel, transportasi, restoran, hingga sektor pariwisata setempat.

Namun kelompok yang menolak berpendapat seluruh kebutuhan operasional dan keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara. Mereka menilai perusahaan yang memperoleh keuntungan dari penjualan tiket wajib menyediakan personel pendukung tanpa mengandalkan sumber daya pemerintah dalam jumlah besar.

Menanggapi kontroversi yang berkembang, Pemkot Busan memutuskan mencabut rencana pengerahan wajib ASN setelah melakukan pembahasan internal.

Seorang pejabat pemerintah kota menjelaskan bahwa para ASN sebelumnya dijadwalkan membantu pengendalian lalu lintas dan pengawasan ketertiban di sekitar stadion saat konser berlangsung.

"Awalnya, para pegawai negeri sipil yang direkrut dijadwalkan untuk menangani tugas-tugas manajemen keamanan, seperti pengendalian lalu lintas dan menjaga ketertiban di sekitar Stadion Sajik pada hari konser. Namun, setelah kontroversi muncul, kami memutuskan untuk menarik rencana tersebut setelah diskusi internal," ujarnya.

Sebagai pengganti, pemerintah kota membuka kesempatan bagi pegawai yang ingin terlibat secara sukarela. Jumlah personel yang akan ditugaskan masih dibahas dan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Petugas nantinya ditempatkan pada sejumlah titik yang dianggap memerlukan pengawasan tambahan agar aktivitas pengunjung maupun warga sekitar tetap berjalan aman selama konser berlangsung.

Kasus ini kembali memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap setiap kegiatan yang melibatkan BTS. Di berbagai kota penyelenggara, konser grup tersebut kerap mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dalam waktu singkat.

Meski demikian, perdebatan mengenai penggunaan sumber daya publik untuk mendukung acara komersial masih menjadi isu yang sensitif di Korea Selatan dan kembali mencuat menjelang konser BTS di Busan.