Wacana kenaikan tarif bus Transjakarta mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, rencana penyesuaian tarif dinilai perlu dilakukan secara hati-hati.

Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), Budi Susandi, mengingatkan bahwa pemerintah harus memperhitungkan kemampuan masyarakat sebelum memutuskan besaran kenaikan tarif.

>>> Mantan Eksekutif Honda Minta CEO Mundur, Mibe Bertahan

"Dikhawatirkan kalau misalkan dalam kondisi sekarang, di mana ya kondisi yang tidak baik-baik saja gitu kan, masyarakat nanti akan terbebani kalau besaran penyesuaiannya itu tidak sesuai dengan kemampuan," kata Budi kepada Kompas.

com, Rabu (10/6/2026).

Kajian Tarif Harus Perhatikan Kemampuan dan Kemauan Membayar

Menurut Budi, kajian mengenai tarif tidak hanya melihat kebutuhan operasional transportasi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar layanan transportasi publik.

"Jadi harus ada diperhitungkan willingness to pay, ability to pay gitu kan, kemauan sama kemampuan.

Nah ini harus dikaji, pemerintah DKI punya tim ada di Dishub ada di Bappeda dan lain-lain mengkaji ini apakah dia memang kemampuan bayarnya itu berapa gitu kan," ucap Budi.

Ia menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan kajian tersebut.

>>> Hongqi G919: SUV Off-Road China dengan Tiga Diff Lock dan Tenaga 831 HP

Hasil kajian nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan besaran tarif yang ideal, sehingga keseimbangan antara kebutuhan operator dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Jika tarif dinaikkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi warga, dikhawatirkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum justru menurun dan berpotensi membuat mereka kembali beralih ke kendaraan pribadi.

Skema Tarif Berdasarkan Jarak Dinilai Lebih Adil