Langkah evaluasi tarif ini juga dipicu oleh besarnya anggaran subsidi yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Beban finansial pemerintah mencakup biaya operasional armada hingga pemeliharaan fasilitas halte bus yang berada di luar area administratif Jakarta.

Meskipun terdapat rencana restrukturisasi tarif, peningkatan kualitas fasilitas menjadi komitmen utama pemerintah.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan perluasan jaringan dan penambahan unit bus untuk menarik minat pengguna jalan beralih ke moda transportasi massal.

Berdasarkan data terkini, tingkat keterhubungan jaringan transportasi di wilayah Jakarta sudah menyentuh 93 persen.

Namun, persentase warga yang memanfaatkan fasilitas tersebut masih berada di bawah angka 30 persen dari total populasi yang terjangkau.

"Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30 persen.

Apakah bisa? Saya yakin bisa," kata Pramono.

Faktor kenaikan harga bahan bakar minyak diproyeksikan akan menjadi salah satu pendorong meningkatnya minat masyarakat menggunakan bus.

>>> Keluarga Dono Puji Akting Desta di Warkop DKI Viralin Doong

Pemerintah juga mengandalkan kebijakan tarif gratis bagi 15 kategori warga tertentu sebagai stimulus tambahan untuk meningkatkan okupansi angkutan umum.