Pemerintah Indonesia bersiap menggelar pertemuan internasional berskala besar di Bali pada Juli 2026. Acara ini bertujuan menarik aliran modal asing melalui skema pengelolaan kekayaan global atau family office.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan forum ini merupakan tindak lanjut instruksi presiden. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.

Pemerintah saat ini fokus mematangkan regulasi dan sistem tata kelola. Fasilitas finansial tersebut diharapkan dapat segera diimplementasikan secara optimal.

Potensi dana yang masuk ke dalam negeri diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS. Namun, pencapaian target bergantung pada kesiapan ekosistem investasi dan kredibilitas tata kelola.

Luhut menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. "Ini potensi harus kita jaga dengan berita-berita yang bagus mengenai Indonesia," ujarnya.

Skema family office dirancang untuk memfasilitasi pemilik modal besar, baik domestik maupun asing. Pemerintah menjanjikan insentif pembebasan pajak di awal penempatan modal sebelum dana disalurkan ke sektor riil.

Sistem serupa telah sukses diadopsi oleh pusat finansial seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi. Banyak pemodal asing diklaim berminat masuk ke Indonesia karena ketersediaan proyek yang melimpah.

Untuk menjamin keamanan investasi, pemerintah mengkaji penyesuaian regulasi termasuk penerapan prinsip common law. "But kita harus membuat kepastian.

Mereka minta common law," kata Luhut.