Pemerintah Indonesia akan mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari bentuk barang menjadi tunai atau direct cash transfer.

Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (9/6/2026).

>>> BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,5 Persen, Rupiah Mulai Stabil

Skema baru ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelompokkan para penerima manfaat.

Langkah digitalisasi tersebut ditargetkan mampu menghemat anggaran negara dalam jumlah yang signifikan.

Berdasarkan data yang dihimpun DEN, setiap penerima manfaat nantinya akan mendapatkan dana tunai sebesar Rp5,4 juta.

Skema ini menjadi bagian dari implementasi Government Technology (GovTec) yang sedang digalakkan pemerintah.

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang.

Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang.

>>> DEN Soroti Efisiensi Anggaran Makan Bergizi Gratis di Tengah Pelemahan Rupiah

Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ungkap Luhut.

Pemanfaatan AI tidak hanya terbatas pada sektor bansos. Pemerintah juga akan mendorong penggunaan AI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung UMKM.

"Kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi, Government Technology," terang Luhut.

Penerapan basis digital dan AI ini berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Integrasi data melalui identitas tunggal ditargetkan dapat terwujud sepenuhnya pada akhir tahun ini agar seluruh bantuan lebih tepat sasaran.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted.

>>> Timnas Indonesia Ungguli Mozambik Lewat Gol Ole Romeny

Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," pungkas Luhut.