BPJS Kesehatan: Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan Berpotensi Naikkan Biaya Rp35 Triliun
BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan yang disusun Kementerian Kesehatan berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan hingga Rp35 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan, dan Dewan Pengawas pada Selasa (9/6/2026).
Menurut Prihadi, berdasarkan kajian awal, potensi penambahan biaya berkisar antara Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.
Tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.
Poin Perubahan dalam Rancangan Perpres
Kementerian Kesehatan menyusun Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Ruang lingkup pengaturannya meliputi penyesuaian manfaat dengan penambahan manfaat baru, penyesuaian iuran peserta sektor formal dan informal, serta penyesuaian standar tarif dan mekanisme pembayaran.
Selain itu, rancangan tersebut juga mencakup penyesuaian tata kelola JKN, termasuk perbaikan tata kelola kepesertaan, perluasan dan standardisasi manfaat, serta implementasi iDRG, KRIS, dan sistem rujukan berbasis kompetensi.
Namun, dalam rancangan tersebut belum terdapat penyesuaian besaran iuran.
BPJS Kesehatan menekankan bahwa fokus utama rancangan Perpres berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan dan memberikan tekanan terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS).
Potensi peningkatan biaya terutama berasal dari perluasan manfaat, perluasan akses, serta perubahan sistem pembayaran.
Prihadi menambahkan bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama, dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.
BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran pada tahap awal difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai tidak akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.
Update Terbaru
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB






