PT PLN (Persero) menyerahkan mayoritas pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2024—2035 kepada perusahaan swasta sebesar 70 persen.

Langkah ini diambil karena keterbatasan kapital PLN untuk mengeksekusi target secara mandiri. Keterlibatan swasta dilakukan lewat skema independent power producer (IPP).

>>> Chatib Basri Sebut Tiga Opsi Kebijakan Fiskal Menteri Keuangan: Naikkan, Potong, Pinjem

Executive Vice President Power Plant Procurement and IPP PLN Nico Samuel Saroinsong menjelaskan bahwa kemitraan dengan ekosistem bisnis lokal dan global sangat diperlukan.

"Melihat kapital yang tidak memungkinkan untuk PLN bisa langsung eksekusi, maka kita akan bekerja sama dengan ekosistem bisnis kelistrikan di Indonesia.

Jika kita kembali kepada RUPTL sepanjang 10 tahun ke depan, 70% akan didominasi oleh swasta melalui independent power producer [IPP]," ujar Nico.

Nico menambahkan bahwa fokus besar dalam rencana ini adalah mengejar kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan, termasuk target baru untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW).

"Tidak mungkin dikerjakan PLN dan hanya mungkin melalui kolaborasi. Investor dan developer kami undang untuk bisa berkolaborasi bersama guna mengimplementasikan target 100 gigawatt tersebut," tambah Nico.

Sebelumnya, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary mengonfirmasi dominasi swasta yang telah mencapai kisaran 70 hingga 75 persen untuk seluruh proyek pembangkitan di Indonesia sepanjang tahun 2025.

>>> Empat Dubes Negara Sahabat Berkomitmen Perkuat Hubungan dengan Indonesia

"Angka sekarang itu sekitar 70%—75% [pembangkit milik IPP]. Seluruh proyeknya dan apalagi adalah pembangkitan, itu adalah milik IPP," ungkap Rizal.

Menurut Rizal, besaran porsi swasta ini menguntungkan posisi keuangan PLN karena membantu beban investasi yang tercatat membutuhkan dana total hingga Rp3.000 triliun dalam RUPTL.

"Saya mau sampaikan, PLN tidak banyak duitnya. Sesuai dengan yang tertera di RUPTL, kita butuh investasi sebesar Rp2.600 triliun.

Belum transmisi gardu induk sebesar Rp300 triliun. Dan untuk distribusinya Rp100 triliun.

Dan IPP itu artinya peluang bagi pengusaha-pengusaha," tambah Rizal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan perincian nilai proyek RUPTL 2024—2035 yang mencakup pembangunan pembangkit sebesar Rp2.133,7 triliun, transmisi Rp565,3 triliun, serta smart grid Rp268,4 triliun.

>>> Hakim Federal AS Batalkan Pajak Visa H1B Trump

"Lima tahun pertama total investasinya adalah Rp1.173,9 triliun, 5 tahun kedua sebesar Rp1.793,48 triliun," sebut Bahlil.