Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa program prioritas pemerintah harus berjalan lebih efektif dan berkualitas pada tahun 2027.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

>>> Kurs Rupiah 9 Juni 2026 Menguat ke Rp18.000 Setelah BI Rate Naik

Langkah tersebut diambil agar anggaran negara tidak sekadar menjadi instrumen belanja. Anggaran diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 dirancang untuk mendukung delapan klaster program prioritas nasional dan satu klaster pendukung.

Klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.

Melalui penguatan program-program unggulan ini, pemerintah memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Target tersebut merupakan bagian dari tahapan strategis menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Penyusunan arah kebijakan fiskal ini disampaikan saat pemerintah menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

>>> DPR dan Pemerintah Sahkan Batas Usia Pensiun Baru Anggota Polri

"Melaksanakan program unggulan secara efektif dan berkualitas sehingga multiplier effect-nya kuat bagi perekonomian dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Purbaya.

Pemerintah berharap efek ganda muncul dari peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Contohnya, peningkatan permintaan bahan pangan dan pembukaan peluang usaha baru melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas," ujar Purbaya.

Sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi sangat dibutuhkan. Hal ini demi memperluas kesempatan kerja dan memperkuat sektor riil.

"Kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat," kata Purbaya.

Efektivitas program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat juga akan terus dipastikan. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan anggaran tepat sasaran.

>>> OJK Panggil Toyota Astra Financial Services Terkait Dugaan Kekerasan Penagihan

"KEM-PPKF ini juga ditujukan untuk mendorong agar berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan berjalan efektif dan tepat sasaran untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan," ujar Purbaya.