Pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku ritel domestik berupaya menahan lonjakan tarif sewa dan harga jual barang.

Langkah ini diambil untuk merespons pembengkakan biaya operasional yang terjadi bersamaan dengan penurunan aktivitas belanja masyarakat.

>>> Bojan Hodak Raih Gelar Pelatih Terbaik Liga Tiga Musim Beruntun

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menjelaskan bahwa sektor ritel saat ini memikul beban operasional yang kian berat.

Situasi diperparah oleh masa sepi pengunjung yang lebih panjang akibat gejolak geopolitik global dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Faktor utama pemicu pembengkakan biaya adalah lonjakan ongkos logistik dan harga bahan bakar gas.

"Terutama dari sisi harga gas, karena CNG memiliki komponen biaya yang terkait dengan dolar AS," ujar Alphonzus.

Tekanan juga datang dari pola konsumsi musiman yang menurun drastis pasca-Ramadan dan Idulfitri.

Tahun ini masa low season lebih panjang karena puncak konsumsi sudah terlewati sejak kuartal I 2026.

>>> DJI Luncurkan Power 140W GaN Charger dengan Tiga Port Output

Beban ritel semakin berat akibat kenaikan tarif pajak daerah oleh sejumlah pemerintah daerah. Kebijakan ini diambil untuk mendongkrak pendapatan setelah pemotongan alokasi dana dari pusat.

Meski didera kendala finansial, manajemen mal berkomitmen tidak menaikkan harga sewa dalam waktu dekat. Pedagang ritel juga memprioritaskan stabilitas harga jual demi menjaga daya beli konsumen yang melemah.

Para pengusaha memilih fokus memacu volume penjualan melalui promosi dan festival belanja. "Opsinya adalah meningkatkan penjualan.

Kami menyelenggarakan berbagai program, termasuk BINA Holiday," jelas Alphonzus.

Program BINA Holiday & Back to School 2026 mengintegrasikan ritel, pariwisata, perhotelan, dan UMKM untuk mendongkrak perputaran uang selama liburan sekolah.

>>> Timnas Indonesia U-19 Kalahkan Vietnam 2-1, Lolos ke Semifinal Piala AFF U-19

Gerakan ini mencatat realisasi transaksi Rp 54,9 triliun pada BINA Lebaran 2026, melampaui target Rp 53,38 triliun.