Bank Indonesia (BI) berencana meningkatkan remunerasi atau imbal hasil atas dana kas negara yang ditempatkan di bank sentral.

Langkah ini bertujuan menjaga beban bunga utang pemerintah tetap terkendali.

>>> IHSG Ambruk 4,2%, Asing Lepas Saham TPIA dan BBCA Triliunan Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung ulang besaran imbal hasil yang disimpan di rekening pemerintah.

"Jadi selama ini rekening pemerintah di BI itu kan kita berikan remunerasi. Nah, kita akan memperhitungkan kembali besarnya remunerasi supaya beban bunga pemerintah itu tetap terkendali," ujarnya.

Kebijakan penyesuaian ini diproyeksikan mampu memangkas beban bunga utang secara neto. Skemanya melalui pengurangan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai remunerasi bank sentral.

"Kalau kita tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI.

Kalau remunerasi BI kita tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali," kata Perry.

>>> 8 Lokasi SPKLU di Jalur Wisata Danau Toba untuk Mobil Listrik

Upaya ini sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah lembaga pemeringkat internasional mengenai tren kenaikan pembayaran bunga utang luar negeri.

"Sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating, interest payment-nya terkendali," imbuh Perry.

Melalui skema ini, pengelolaan dana kas negara dipastikan tidak akan keluar dari bank sentral. Dengan demikian, likuiditas pasar uang dan perbankan tetap berada dalam kondisi aman.

"Kita sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI tapi ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," ujar Perry.

Keputusan ini memastikan operasi moneter bank sentral tetap berjalan beriringan dengan perbaikan indikator fiskal. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

>>> Ragnar Oratmangoen Akhiri Paceklik Gol Bersama Timnas Indonesia

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," pungkas Perry.