BPOM Siapkan Sistem Pelabelan Nutri Level Pangan Kemasan, Berlaku Juni 2026
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tengah menyiapkan regulasi baru berupa sistem pelabelan Nutri Level untuk produk pangan kemasan.
Sistem ini didasarkan pada kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dan akan diterapkan pada Juni 2026.
Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar lebih mudah memilih asupan yang lebih sehat.
Perbaikan dari Sistem Lama
Sistem ini mengoreksi format lama dari tahun 2019 yang mewajibkan tabel informasi nilai gizi namun dinilai kurang efektif karena rumit dibaca.
Regulasi terbaru menggunakan kode tingkat kemudahan berupa huruf dan warna, seperti hijau, hijau muda, kuning, serta merah yang menunjukkan tingginya kadar GGL.
Proses harmonisasi aturan sistem pelabelan ini telah selesai dilakukan oleh pemerintah.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa penerapan visualisasi tingkatan nutrisi tersebut ditargetkan berjalan sepenuhnya pada tahun ini.
"Insya Allah bulan ini (Juni 2026), dan diaplikasikan langsung berlaku," ujar Taruna Ikrar.
Pemerintah menargetkan implementasi visual pelabelan ini segera terlihat di berbagai produk yang beredar di pasar.
Penambahan logo tingkat nutrisi tersebut dirancang agar langsung dikenali oleh masyarakat luas.
Langkah edukasi ini diambil karena format informasi nilai gizi konvensional yang diluncurkan beberapa tahun lalu kurang dipahami publik.
Produsen pangan sebenarnya sudah diwajibkan memuat data nutrisi sejak tahun 2019.
Melalui penyederhanaan format, konsumen tidak perlu lagi mencermati angka-angka persentase yang kompleks pada bagian belakang kemasan.
Cukup dengan melihat indikator warna atau huruf, masyarakat bisa langsung mengetahui kualitas kesehatan produk.
Meskipun label merah menandakan kandungan GGL yang sangat tinggi, BPOM tetap mengizinkan produk tersebut beredar di pasar.
Konsumen hanya diimbau untuk membatasi takaran konsumsinya demi menjaga kesehatan tubuh.
BPOM menjalankan dua strategi utama, yakni mengedukasi konsumen dan menyasar produsen lewat instrumen izin edar tanpa melanggar hak pilihan konsumen.
Kebijakan ini merupakan masa transisi dari aturan lama dan diklaim tidak akan merugikan sektor industri.
Sinergi antara pemerintah dan sektor industri pangan dilakukan demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat tanpa mematikan usaha.
Kebijakan ini dipastikan berjalan atas persetujuan bersama asosiasi pengusaha.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






