AS Kenakan Tarif Tambahan 10% untuk Indonesia, Ini Respons Pemerintah
Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengenakan tarif dagang tambahan sebesar 10% untuk Indonesia. Kebijakan ini merupakan hasil investigasi pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS terhadap 60 negara mitra dagang.
Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor baru karena menilai negara-negara terkait gagal mengatasi praktik kerja paksa.
Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) merinci 54 negara terbukti gagal menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa.
China, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Inggris dikenakan tarif 12,5%.
Sementara Indonesia mendapat pertimbangan khusus bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan sehingga hanya dikenakan tarif tambahan 10%.
Respons Indonesia dan Pengecualian Tarif
Menanggapi situasi ini, Kementerian Perdagangan Indonesia meluncurkan Permendag Nomor 9 Tahun 2026 yang melarang impor komoditas hasil kerja paksa.
USTR berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.
Pengecualian tarif pasal 301 baru akan terlaksana setelah 24 Juli 2026.
Penjadwalan tersebut bertujuan mencegah tumpang tindih masa berlaku tarif 10% yang sedang berjalan dan mengantisipasi proses hukum internal di AS.
Isu Lain dan Sinkronisasi Regulasi
Di luar kesepakatan tersebut, masih terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan.
AS menyoroti restrukturisasi tata niaga impor Indonesia melalui sistem perizinan yang dinilai menghambat produk pertanian seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai.
Pihak AS berharap Indonesia segera melakukan sinkronisasi kebijakan domestik agar tidak mengganggu proses aksesi Indonesia ke OECD.
Indonesia juga terus memperjuangkan akses pasar bebas tarif Section 232 untuk ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan.
Kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi bilateral dan menyusun rencana aksi terkoordinasi untuk menuntaskan hambatan perdagangan teknis serta mempercepat komunikasi kesepakatan WTO terkait Subsidi Perikanan.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






