Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan strategi baru dengan memprioritaskan efisiensi anggaran serta peningkatan kualitas layanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah penyesuaian tata kelola di lapangan tersebut disampaikan di Jakarta pada Kamis (4/6/2026).

>>> Istana Bantah Isu Reshuffle Kabinet Terkait Menteri Keuangan

Kebijakan penataan ulang ini menyusul pemangkasan pagu anggaran program secara signifikan. Alokasi dana yang awalnya direncanakan sebesar Rp335 triliun kini disesuaikan menjadi Rp268 triliun.

Otoritas terkait menyatakan bahwa pemotongan tersebut masih membuka peluang penghematan lebih lanjut. Penghematan dilakukan di berbagai lini tanpa mengurangi target sasaran utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Kami berharap masih bisa menurunkan lagi (anggaran MBG), namun tidak mengurangi sasaran.

Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Fokus pada Kualitas dan Standardisasi

Arah kebijakan baru ini kini lebih menitikberatkan pada standardisasi operasional dan mutu sajian.

Langkah ini telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan koordinasi pada Rabu (3/6/2026).

>>> Toyota Indonesia Serahkan Tiga Ambulans ke RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang

"Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta penerima, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," kata Nanik.

Empat langkah strategis disiapkan guna menjalankan efisiensi, termasuk melakukan penajaman target penerima manfaat. Selain itu, kebijakan penghentian sementara pembangunan fasilitas memasak baru juga mulai diterapkan.

"Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas termasuk perbaikan dan pelatihan SDM," ujar Nanik.

Penguatan program selanjutnya diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema alternatif agar tidak membebani APBN.

Di kawasan tersebut, prioritas diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

>>> Ekonomi Indonesia: Rupiah Melemah, Pajak Tumbuh 22,1% pada Mei 2026

"Nanti kami akan tanya juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, apakah masih perlu MBG. Nah ini yang kita alihkan ke daerah 3T," pungkas Nanik.