>>> Sinopsis The Doll Malam Ini: Teror Boneka Ghawiah yang Paling Banyak Dicari 2026

Praktik ini menunjukkan skema sistematis mengalirkan dana negara ke kantong pribadi melalui kedok yayasan. Akibatnya, esensi program memberikan gizi bagi anak sekolah terganggu.

Selain manipulasi yayasan, para tersangka diduga melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Mereka melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memenangkan vendor tertentu.

Langkah melawan hukum ini menyebabkan perencanaan pengadaan tidak berbasis kebutuhan nyata. Akibatnya, muncul program belanja tidak relevan dan mark-up harga signifikan.

Rincian Pengadaan Bermasalah

Penyidik Kejagung merinci sejumlah aset yang dibeli menggunakan dana program namun menyimpang. Salah satu temuan mencolok adalah pengadaan kendaraan listrik bernilai triliunan rupiah.

Berikut rincian pengadaan barang di BGN yang disidik kejaksaan:

  • Motor listrik: 21.801 unit, nilai Rp1 triliun, diduga menyimpang.
  • Sepatu: 32.000 pasang, tidak sesuai kebutuhan riil.
  • Tablet elektronik: 31.000 unit, spesifikasi tidak sesuai ketentuan.
  • Televisi 75 inci: 5.400 unit, tidak relevan dengan operasional MBG.

Data tersebut menunjukkan masifnya penyimpangan dalam tata kelola anggaran. Pengadaan barang mewah seperti televisi layar besar tidak berdampak langsung pada kualitas gizi masyarakat.

Seluruh perbuatan Dadan Hindayana bersama dua wakilnya dipastikan merugikan keuangan negara dalam skala besar. Tim penyidik masih menghitung total kerugian bersama instansi terkait.

Para tersangka kini menghadapi jeratan hukum berat. Kejagung menerapkan pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP baru.

Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 603 KUHP tentang korupsi merugikan keuangan negara, Pasal 604 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang, dan UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20.

>>> Gameplay God of War Laufey Bocor: Aksi Istri Kratos Lebih Lincah dan Mengejutkan

Kejagung akan terus mendalami kasus ini untuk melihat pihak lain yang turut menikmati aliran dana haram. Proses hukum dilakukan transparan demi menyelamatkan program nasional yang krusial.