Insentif Kendaraan Listrik Harus Berkeadilan, Prioritas Daerah dan Transportasi Umum
Rencana pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan listrik kembali menjadi sorotan. Akademisi Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno, mendorong agar kebijakan ini lebih terarah dan berkeadilan.
Menurut Djoko, insentif sebaiknya diprioritaskan untuk kelompok atau wilayah tertentu. Hal ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Prioritas untuk Transportasi Umum
Djoko menyebut pemerintah daerah yang berkomitmen membangun transportasi umum berbasis listrik layak mendapat prioritas.
Insentif fiskal dari pusat bisa menjadi stimulus bagi daerah untuk memperkuat layanan publik ramah lingkungan.
Saat ini, 42 pemerintah daerah telah mengalokasikan APBD untuk angkutan umum modern melalui skema buy the service (BTS).
Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam bahkan telah menerbitkan peraturan daerah untuk subsidi transportasi umum.
Tambahan insentif kendaraan listrik diharapkan mendorong lebih banyak kepala daerah berinvestasi pada transportasi publik. Langkah ini dinilai lebih efektif mengurangi emisi dan memperbaiki mobilitas masyarakat.
Daerah Tambang dan Wilayah Terpencil
Djoko juga menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem kendaraan listrik di daerah lingkar tambang nikel seperti Konawe, Weda, dan Morowali.
Wilayah ini menghadapi paradoks sebagai penghasil komoditas strategis namun belum menikmati manfaat ekonomi secara merata.
Penyediaan transportasi umum berbasis listrik di kawasan tambang bisa menjadi simbol kehadiran negara dan bentuk keadilan sosial.
Djoko mengusulkan insentif motor listrik Rp5 juta diprioritaskan bagi warga di daerah lingkar tambang nikel dan pulau-pulau kecil.
Kelompok terakhir menghadapi tantangan ketahanan energi karena akses BBM terbatas dan berbiaya tinggi. Kabupaten Asmat sejak 2007 telah memanfaatkan kendaraan listrik secara swadaya akibat keterbatasan pasokan BBM.
“Membangun industri kendaraan listrik nasional tidak boleh mengorbankan sisi kemanusiaan dan keadilan wilayah.
Melalui momentum finalisasi skema fiskal saat ini, pemerintah ditantang untuk melahirkan kebijakan yang inklusif,” ujar Djoko.
“Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan dan pembenahan mobilitas di daerah hulu penambangan,” kata dia.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






