Target Rampung Juni 2026, Danantara Kejar Laporan Keuangan Resmi Terbaru
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan penyusunan laporan keuangan tahun buku 2025 rampung pada akhir Juni 2026.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan saat ini pihaknya tengah mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Proses konsolidasi ini merupakan langkah krusial untuk menyusun laporan keuangan Danantara secara menyeluruh sesuai standar yang berlaku.
Komitmen Transparansi dan Penyesuaian Nilai Aset
Dony menjelaskan bahwa Danantara sedang melakukan pembersihan terhadap laporan keuangan BUMN agar data yang disajikan akurat.
Meskipun ada beberapa laporan unit BUMN yang masih dalam tahap penyelesaian, ia optimistis seluruh proses akan tuntas pada akhir Juni 2026.
Salah satu bagian dari pembersihan laporan ini melibatkan kebijakan impairment atau penurunan nilai aset.
Nilai impairment diperkirakan mencapai hampir Rp100 triliun terhadap laporan keuangan yang telah disiapkan masing-masing BUMN.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Danantara untuk menjamin pengelolaan BUMN yang sehat dan kredibel.
Dony menegaskan bahwa transparansi adalah pilar utama dalam pengelolaan seluruh BUMN di bawah naungan Danantara.
Landasan Hukum dan Pemeriksaan oleh BPK
Penyusunan laporan keuangan Danantara merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2025.
Selain undang-undang tersebut, proses penyusunan juga harus mengikuti berbagai aturan turunan yang menjadi pedoman teknis operasional lembaga ini.
Berdasarkan payung hukum tersebut, kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Danantara berada di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berikut poin penting terkait dasar hukum dan kewenangan audit bagi BPI Danantara:
- Penyusunan laporan keuangan wajib berlandaskan pada regulasi terbaru, yaitu UU 1/2025 s.t.d.d UU 16/2025.
- Setiap aktivitas pengelolaan keuangan badan ini harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- Pihak yang memiliki otoritas sah untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan badan adalah BPK.
- Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3K pada undang-undang yang mengatur pembentukan dan operasional lembaga tersebut.
Pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara ketat oleh lembaga audit negara untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
Dengan target yang jelas pada akhir Juni 2026, diharapkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap tata kelola investasi nasional semakin meningkat.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






