Resmi! Prabowo Tunjuk AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Whoosh 2026
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026.
Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat.
Keputusan strategis ini diambil untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kelancaran operasional serta pengembangan proyek transportasi modern yang kini dikenal dengan nama Whoosh.
Struktur Baru Komite Whoosh
Berdasarkan Perpres terbaru, struktur Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami penyesuaian. Ketua komite dijabat oleh Menko IPK, sementara Wakil Ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Anggota komite meliputi Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana Danantara.
Struktur ini melibatkan berbagai kementerian teknis dan lembaga keuangan strategis. Tujuannya untuk mendukung keberlanjutan proyek Whoosh secara komprehensif.
Tugas Utama: Atasi Cost Overrun
Salah satu fokus utama komite yang dipimpin AHY adalah menyelesaikan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun.
Komite memiliki wewenang penuh untuk menetapkan langkah konkret dalam mengatasi beban finansial akibat dinamika pembangunan.
Tugas tersebut meliputi pengambilan keputusan terkait perubahan proporsi kepemilikan saham pada perusahaan patungan pengelola kereta cepat.
Komite juga berhak melakukan penyesuaian terhadap syarat dan jumlah pinjaman yang diterima pengelola.
Beberapa bentuk dukungan pemerintah yang dapat diputuskan komite antara lain pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN, penetapan skema penjaminan pemerintah, dan penyusunan rencana aksi mitigasi kenaikan biaya operasional dan investasi.
Koordinasi di Bawah Menko Infrastruktur
Melalui Perpres ini, Pasal 15 diubah sehingga memberikan mandat kepada Menko IPK sebagai koordinator utama penyelenggaraan sarana dan prasarana Whoosh.
AHY kini bertanggung jawab memastikan sinergi antar instansi dalam menyediakan fasilitas transportasi yang aman dan efisien.
Aturan teknis lebih mendalam mengenai fungsi komite akan disusun melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Hal ini agar implementasi di lapangan memiliki landasan hukum yang kuat.
Dengan adanya pimpinan baru, diharapkan tantangan teknis dan finansial yang dihadapi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat segera terurai secara profesional.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kabinet Merah Putih dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi publik yang modern dan berkelanjutan.
Update Terbaru
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB






