Pemerintah Kota Bandung mengajukan penetapan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini diambil setelah lonjakan volume sampah yang signifikan selama musim liburan, Senin (1/6/2026).

>>> Pemutihan Pajak dan Diskon PBB-P2 Resmi Berlaku, Cek Aturan Terbaru 2026

Kota Bandung tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Seluruh sampah bergantung pada TPA Sarimukti yang dikelola Pemprov Jabar.

Timbunan sampah saat ini tersebar di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS). Volume berkisar antara 1.609 hingga 2.800 ton.

Lima titik penumpukan terbesar berada di TPS Ciwastra, Batununggal, Kopo Elok, Dago Elos, dan Babakan Siliwangi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan aktivitas masyarakat meningkat pesat selama libur panjang. Beban terhadap daya dukung lingkungan menjadi sangat berat.

"Selama musim liburan ini, memang beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," kata Farhan, Senin (1/6/2026).

Ia berterima kasih kepada Gubernur yang telah membantu membuka kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. Keterbatasan fasilitas memaksa kota mengoptimalkan pengolahan sampah mandiri.

>>> BRIN Minta Maaf Usai Unggahan Garuda AI Hari Lahir Pancasila 2026 Viral

"Kota Bandung tidak punya TPA, jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengolahan semaksimal mungkin.

Apabila ada sisa-sisa tumpukan, ya pada dasarnya harus kita dibantu oleh Gubernur," ujar Farhan.

Pengajuan status darurat dilakukan agar proses penanganan ke depan lebih dinamis. Dinas terkait di tingkat kota masih menunggu respons resmi dari provinsi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan usulan tersebut sedang dikaji mendalam. Dampak kebijakan terhadap sistem pengelolaan sampah regional juga dianalisis.

"Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke pak Gubernur KDM," kata Herman, Selasa (2/6).

>>> Resmi! Anak Panda Rio Kini Bisa Disapa Pengunjung Taman Safari Indonesia

Langkah taktis selanjutnya, termasuk potensi penambahan kuota pembuangan, akan dirapatkan bersama Gubernur dan OPD terkait. "Kami akan berkoordinasi dahulu, yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi," pungkasnya.