Peningkatan Pengawasan Wajib Pajak Besar

Pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap kelompok wajib pajak dengan kontribusi besar mulai tahun 2027.

Fokus utama diarahkan pada wajib pajak grup, perusahaan besar, serta individu dengan profil kekayaan tinggi.

Langkah ini merupakan respons terhadap tekanan ekonomi global dan tren penurunan harga komoditas yang bisa mengancam penerimaan negara.

Kebijakan ini telah dituangkan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

>>> Mengintip Sejarah Kelam Masa Pendudukan Jepang Lewat Pameran Arsip Terbaru 2026

Sasaran utama penguatan pengawasan perpajakan meliputi wajib pajak grup dengan konsolidasi laporan keuangan dan transaksi antar-anggota grup, hubungan istimewa dengan audit transaksi afiliasi dan potensi transfer pricing, serta individu prominen dengan pemantauan kepatuhan pajak bagi orang pribadi berprofil tinggi.

Perkembangan Aturan PPh Final UMKM dan PNBP Profesi

Publik juga menantikan kepastian regulasi terbaru terkait Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku UMKM.

Pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan menjadi payung hukum tetap skema pajak tersebut.

Rencananya, aturan baru ini akan memfasilitasi wajib pajak orang pribadi serta perseroan perorangan agar bisa menggunakan tarif pajak final secara permanen.

Menkeu mengakui adanya keterlambatan dalam penerbitan aturan ini, namun memastikan prosesnya terus dipercepat.

"Kami pastikan akan segera kami dorong agar prosesnya selesai, seharusnya tidak ada kendala prinsipil dalam penyusunannya," jelas Purbaya.

Selain pajak UMKM, Kemenkeu baru saja merilis aturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk profesi akuntan publik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2026.

Aturan ini menetapkan tarif resmi untuk pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, meliputi biaya perizinan, persetujuan, hingga sanksi denda administratif.

Kebijakan Bea Cukai, Badan Ekspor DSI, dan Investasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengimbau jemaah haji Indonesia untuk tidak memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagai celah jasa titipan (jastip) barang dari Arab Saudi.

Fasilitas ini murni untuk membawa oleh-oleh keluarga.

Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal ekspor SDA juga menjadi sorotan. Menkeu menegaskan fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh DJBC tidak akan hilang.

DJBC tetap memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa lalu lintas barang di perbatasan.

Dari sektor imigrasi, kebijakan golden visa dilaporkan telah menarik investasi asing hingga Rp52,1 triliun.

>>> Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia, Kemhan Berduka

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut golden visa sebagai langkah progresif untuk membuat Indonesia tetap kompetitif di kancah global.