HNW Soroti Kasus Hanania Group: Desak Ganti Rugi dan Cabut Izin di 2026
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Hidayat Nur Wahid, memberikan perhatian serius terhadap dugaan kasus penipuan umrah oleh Hanania Group.
Ratusan jemaah yang menjadi korban gagal berangkat ke Tanah Suci telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Metro Jaya.
Hidayat menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak-hak jemaah agar tetap terpenuhi.
Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Tuntutan Ganti Rugi bagi Korban
Politikus Fraksi PKS itu menyesalkan insiden yang kembali mencoreng penyelenggaraan ibadah di Indonesia.
Kerugian dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp60 miliar.
Berdasarkan aturan terbaru, Kementerian Haji dan Umrah wajib berperan aktif dalam menemukan solusi konkret bagi korban.
Hidayat mendorong adanya kompensasi atau pengembalian dana penuh sesuai Pasal 97 UU Nomor 14 Tahun 2025.
Bentuk perlindungan yang harus diberikan meliputi:
- Penyediaan kompensasi berupa penggantian layanan ibadah yang gagal dijalankan.
- Pengembalian seluruh dana yang telah disetorkan calon jemaah.
- Pendampingan hukum dari pemerintah untuk memastikan hak masyarakat tidak terabaikan.
- Pemberian sanksi tegas kepada biro perjalanan atau PPIU yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kompensasi diharapkan meringankan beban para jemaah yang kehilangan uang dalam jumlah besar.
Keterlibatan aktif kementerian diperlukan agar proses penyelesaian tidak berlarut-larut.
Ketegasan Hukum dan Sanksi Pencabutan Izin
Hidayat Nur Wahid juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab.
Ia menekankan bahwa sanksi harus menciptakan efek jera agar kasus serupa tidak terulang.
Langkah tegas berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional harus diberlakukan bagi biro perjalanan nakal.
Selain sanksi administrasi, pemilik perusahaan terancam hukuman pidana penjara maksimal delapan tahun sesuai regulasi.
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2025, sanksi dan tanggung jawab meliputi:
- Sanksi administratif: pencabutan izin operasional PPIU.
- Sanksi pidana: ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun bagi pemilik.
- Kewajiban perusahaan: pemberian ganti rugi atau pengembalian uang jemaah.
- Peran pemerintah: mediasi dan pengawasan aktif penyelesaian sengketa.
HNW berharap tragedi Hanania Group menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola umrah.
Peningkatan pengawasan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang berniat beribadah ke Tanah Suci.
Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin dan rutin memantau kredibilitas setiap penyelenggara perjalanan umrah.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






