Mantan Chairman Tsinghua Unigroup, Zhao Weiguo, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Provinsi Jilin, China. Vonis ini terkait kasus korupsi dan penggelapan uang perusahaan.

Hukuman mati yang dijatuhkan memiliki masa penangguhan selama dua tahun. Jika tidak melakukan tindak kriminal tambahan dalam periode tersebut, Zhao akan menjalani hukuman penjara seumur hidup.

>>> Juicy Luicy Jadi Penutup Jogja Financial Festival 2026 Day 2

Selain hukuman fisik, pengadilan juga membebankan denda sebesar USD 12,67 juta kepada Zhao. Ia terbukti secara ilegal mengalirkan keuntungan perusahaan untuk kepentingan keluarga dan rekan pribadinya.

Kebangkrutan dan Restrukturisasi

Kasus hukum ini bermula ketika Zhao pertama kali dituntut atas dugaan korupsi pada tahun 2023.

Tsinghua Unigroup, yang dipimpinnya, awalnya berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di China.

Perusahaan semikonduktor yang berdiri sejak 1988 ini diproyeksikan menjadi pilar utama kemandirian produksi chip canggih China.

Tsinghua Unigroup mengendalikan UNISOC, perancang chip ponsel cerdas terbesar di China dengan distribusi global termasuk Indonesia.

>>> Jadwal Film dan Sepakbola 23 Mei 2026: Persib vs Persijap

Namun, di bawah kepemimpinan Zhao, perusahaan menggelontorkan miliaran dolar untuk akuisisi di bidang chip dan ekspansi ke sektor non-core yang tidak menguntungkan, seperti real estat dan judi online.

Strategi ini memicu gagal bayar obligasi pada akhir 2020 dan membawa perusahaan ke ambang kebangkrutan.

Proses restrukturisasi selesai pada tahun 2022 di bawah kendali Wise Road Capital, Jianguang Asset Management, dan konsorsium entitas negara.

Zhao, yang sebelumnya diperkirakan memiliki kekayaan USD 2,8 miliar, diperiksa oleh Central Commission for Discipline Inspection sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

>>> Mozilla Siapkan Firefox Project Nova dengan Compact Mode dan Performa Lebih Cepat

"Sebagai manajer perusahaan milik negara, dia dibutakan oleh keserakahan, bertindak gegabah, mengkhianati tugas dan misinya, menyalahgunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi," demikian pernyataan pengadilan.