Pemerintah Bakal Terapkan Kebijakan Zero ODOL Mulai 2027
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Over Loading) mulai tahun 2027.
Langkah ini bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan mengurangi kerusakan infrastruktur jalan.
Kebijakan ini disosialisasikan melalui berbagai forum, termasuk Musyawarah Nasional III Aptrindo di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Agus Suryonugroho, memberikan penjelasan mengenai istilah yang sering disalahartikan masyarakat.
Perbedaan Over Dimension dan Overload
Agus meluruskan bahwa ODOL bukanlah istilah resmi dalam regulasi. "Jadi ODOL itu sebenarnya istilah yang digunakan media.
(Yang betul) over dimension, itu masuk kejahatan lalu lintas dan diatur dalam Pasal 277. Sementara overload merupakan pelanggaran," ujarnya.
Overload adalah kondisi saat kendaraan membawa muatan melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). Contohnya, truk berkapasitas 8 ton dipaksa mengangkut 12 ton.
Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Sanksinya berupa tilang, denda, hingga penurunan muatan.
Sementara itu, over dimension terjadi ketika pemilik melakukan modifikasi ilegal pada fisik kendaraan, seperti memperpanjang sasis atau meninggikan bak tanpa izin.
Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan lalu lintas berdasarkan Pasal 277 UU LLAJ, dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda Rp 24 juta.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa penindakan di lapangan akan merujuk pada aturan hukum yang spesifik mengenai dimensi dan kapasitas muatan.
Penegakan hukum didasarkan pada pasal-pasal yang mengatur kedua jenis pelanggaran secara terpisah.
"Karena itu, ODOL tidak memiliki pasal. (Yang ada) adalah penindakan terhadap over dimension dan over load," tegas Agus.
Kebijakan zero ODOL ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan jalan raya.
Dalam sosialisasinya, Kakorlantas Polri menekankan pentingnya pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara over dimension dan overload agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.
Penindakan di lapangan akan merujuk pada pasal-pasal yang mengatur kedua pelanggaran secara terpisah, sehingga tidak ada lagi kerancuan istilah di masyarakat.
Update Terbaru
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB






