Kemendagri Dorong Perda Larangan Perang Suku di Papua Pegunungan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) dan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) yang melarang perang suku di Papua Pegunungan.
Langkah ini diambil untuk mencegah konflik berulang di masa depan.
Pembahasan dilakukan dalam rapat koordinasi lanjutan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada Minggu (17/5/2026).
Regulasi Mengikat Diperlukan
Penyusunan regulasi yang mengikat dinilai krusial agar penanganan konflik memiliki dasar hukum positif yang kuat. Selama ini penyelesaian hanya mengandalkan hukum adat setempat.
“Kita harus memiliki aturan yang mengingat supaya kejadian perang suku seperti yang terjadi saat ini tidak boleh terulang di masa depan.
Maka perlu adanya aturan yang mengikat seperti Raperdasus dan Raperdasi yang memiliki kekuatan hukum tetap,” kata Ribka Haluk.
Otoritas perumusan aturan ini berada di bawah wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan selaku lembaga kultural. Kemendagri siap mendampingi proses pembuatannya sejak tahap awal.
“Aturan Raperdasus dan Raperdasi ini harus dibuat oleh MRP, sebagai lembaga kultur, adat dan budaya masyarakat Papua secara umum dan secara khusus masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Ribka Haluk.
Kemendagri meminta lembaga kultur tersebut segera mengambil inisiatif. Pendampingan hukum oleh pemerintah pusat baru bisa berjalan setelah ada langkah resmi dari internal organisasi.
“Kami tidak bisa mendampingi kalau MRP belum ada inisiatif untuk membuat.
Maka kami dorong untuk MRP Papua Pegunungan segera membuat Raperdasus dan Raperdasi supaya perang suku tidak boleh terjadi kembali,” kata Ribka Haluk.
Keterlibatan aktif anggota lembaga adat dinilai sangat penting dalam membantu kerja pemerintah mengatasi krisis regional. Operasional institusi mereka didanai oleh anggaran negara.
Update Terbaru
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






