Kemendagri Dorong Perda Larangan Perang Suku di Papua Pegunungan
“Kami berharap pimpinan dan anggota MRP segera membuat landasan hukum Raperdasus dan Raperdasi, supaya ketika ada masalah perang antarsuku maka akan dikenakan hukum positif, tidak lagi hukum adat dan memberikan ruang kepada aparat keamanan turun tangan mengatasi permasalahan itu,” ujar Ribka Haluk.
Kondisi Keamanan Berangsur Pulih
Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengonfirmasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Wamena sudah berangsur pulih.
Warga mulai kembali beraktivitas normal.
Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, sebanyak 300 personel Brimob Polda Papua telah diterbangkan ke wilayah tersebut pada Sabtu sore.
Mereka memperkuat unit pengamanan di lapangan.
“Sesuai arahan Pak Kapolda, sekitar 300 personel Brimob Polda Papua diterbangkan ke Wamena untuk membantu pengamanan dan memulihkan situasi kondisi di sini,” kata Perwira Penghubung Polda Papua di Papua Pegunungan Kombes Pol Andi Y Enoch.
Pihak kepolisian memastikan pemantauan visual di area konflik menunjukkan kondisi yang kondusif. Fokus kini beralih pada pemulihan sosial ekonomi warga.
“Setelah kami melakukan pemantauan langsung ke lapangan situasi kamtibmas sudah aman, dan masyarakat telah kembali melakukan aktivitas,” ujar Andi Y Enoch.
Sinergi bersama pemerintah daerah kini diarahkan untuk memulihkan seluruh aktivitas layanan publik. Warga yang sempat mengungsi juga dikembalikan ke daerah asal masing-masing.
“Kami bersama pemerintah daerah, tentu dengan bapak gubernur untuk secepatnya memulihkan kondisi daerah sehingga aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan dapat kembali seperti biasa,” kata Andi Y Enoch.
Otoritas keamanan berharap komitmen perdamaian ini dapat terjaga secara permanen. Hal ini demi menciptakan stabilitas jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Pegunungan.
“Kami tentu dari Polda Papua berharap perang suku yang terjadi di Wamena supaya tidak terjadi lagi dan seluruh masyarakat bisa hidup dengan damai di Papua Pegunungan,” ujar Andi Y Enoch.
Kemendagri menekankan bahwa Raperdasus dan Raperdasi harus dibuat oleh MRP sebagai lembaga kultural. Pemerintah pusat baru bisa memberikan pendampingan hukum setelah ada inisiatif resmi dari MRP.
Keterlibatan aktif anggota lembaga adat sangat penting karena operasional mereka didanai anggaran negara. Dengan adanya landasan hukum positif, aparat keamanan dapat turun tangan menangani konflik perang antarsuku.
Update Terbaru
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB






