Badan Gizi Nasional (BGN) resmi berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperkuat pengawasan dan perbaikan sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah strategis ini diambil guna memastikan tata kelola program prioritas pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

>>> Saham Grup Barito Melonjak, Prajogo Pangestu Kembali Jadi Orang Terkaya Indonesia

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyambangi Gedung Jampidsus Kejagung di Jakarta pada Rabu (22/7/2026) untuk berkoordinasi langsung.

Ketut menjelaskan bahwa BGN akan memanfaatkan seluruh fakta serta temuan penyidik Kejagung terkait dugaan penyimpangan tata kelola MBG sebagai bahan evaluasi fundamental.

Hasil temuan hukum tersebut akan dijadikan dasar perumusan formulasi pengawasan yang lebih ketat di internal BGN.

"Bahan-bahan dari sini kami gunakan untuk perbaikan.

Apa pun yang ditemukan oleh teman-teman penyidik, kami akan gunakan untuk perbaikan BGN agar lebih baik ke depannya," tegas Ketut.

>>> Bahlil, 'Titipan' Jokowi di Kabinet Prabowo: Gestur Kontroversial ke Gibran

Ia menambahkan, sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang pemantauan dan pengawasan, tugas utamanya adalah memastikan seluruh pelaksanaan program MBG berjalan tanpa penyelewengan.

Penempatan Eks Pejabat Kejagung di BGN

Penunjukan Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN merupakan bagian dari perombakan lima pejabat eselon I di tubuh BGN.

Mantan Kapuspenkum Kejagung yang juga pernah menjabat sebagai Kajati Bali dan Kajati Sumsel ini resmi dilantik serta diperkenalkan ke publik pada Selasa (21/7/2026).

Ketut mengungkapkan bahwa penugasannya di BGN didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) atas usulan langsung dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

>>> Honor Pad X9 Max Resmi di Inggris: Layar 13 Inci 120Hz, Baterai 10.100 mAh

Dalam kunjungannya ke Kejagung, Ketut turut menemui Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, yang merupakan rekan satu angkatannya, untuk mempererat koordinasi antar-lembaga dalam pengawalan program strategis nasional ini.