Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka Rapat Kerja (Raker) Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7).

Dalam sambutannya, Bima yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan sejumlah arahan penting bagi para gubernur.

>>> MediaOCD Tambahkan Kiss×sis, Monster Rancher, Sonic X, dan Lainnya ke Proyek Discotek Deep Dives

Ia meminta para gubernur memperkuat koordinasi, menjaga integritas, dan menghadirkan kepemimpinan yang transformatif di daerah.

Langkah ini dinilai penting untuk mengawal program prioritas nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bima menjelaskan bahwa gubernur memiliki dua fungsi strategis, yaitu sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu, koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota harus terbangun untuk menyinkronkan program prioritas nasional.

Ia menyampaikan pesan Mendagri agar para gubernur rutin membangun koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun daring.

"Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi.

Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain.

Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk fokus tetap pada rakor-rakor," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Selain koordinasi, Mendagri meminta para gubernur memimpin langsung pelaksanaan program kerja di daerah, terutama terkait efisiensi anggaran.

Kepemimpinan kepala daerah tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada sekretaris daerah, melainkan harus hadir hingga pelaksanaan program di tingkat bawah.

Para gubernur juga diminta menjadi teladan dalam menjaga integritas, khususnya dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.