Mereka ingin nama-nama itu tidak sekadar menggunakan arah mata angin, melainkan menyerap nama khas Sunda.

>>> Rayhan Hannan Tak Takut Gempuran Pemain Keturunan, Siap Rebut Kepercayaan Shin Tae-yong di Persija

"Termasuk calon Daerah Otonomi Baru jangan Barat, Timur, Utara, Selatan.

Kira-kira mencerminkan nama Sunda, jangan cuma Cirebon Barat, Indramayu Barat, Cirebon Timur, Sukabumi Utara, tapi ada nama khas lokal," tutur Rahmat.

Payung hukumnya bisa berupa Perda atau Peraturan Gubernur.

Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus tim pengkaji pengusul, Ganjar Kurnia, menegaskan perubahan nama ke Tatar Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang mendalam.

Hal ini untuk menyelamatkan identitas Sunda yang kian terpinggirkan oleh pendekatan administrasi.

Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Tatar Sunda dahulu membentang luas mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cipamali (daerah Tegal) di perbatasan Jawa Tengah.

"Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif.

Banten juga itu adalah wilayah Sunda, dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah," kata Ganjar.

Ganjar menepis kekhawatiran mengenai kerumitan administrasi atau potensi daerah lain memisahkan diri. Ia mencontohkan kesuksesan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai hal yang lumrah secara birokrasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menerima, mengkaji, dan menelaah naskah akademik usulan ini berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, ekonomi, hingga yuridis.

Saat ini, Pemprov Jabar menunggu arahan pimpinan daerah untuk menentukan langkah birokrasi selanjutnya sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

>>> Kiper Paraguay Jual Jersey Demi Biaya Obat Anak, Ingin Kalahkan Prancis untuk Kembalikan Baju

Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat, Faisal, mengatakan tahapan tersebut tidak langsung dari pemerintahan, melainkan perlu persetujuan Komisi I terlebih dahulu seperti halnya pengusulan Daerah Otonomi Baru.