“Kalau Surabaya berhasil, daerah lain akan melihat dan meniru pola kolaborasi yang kita bangun. Tantangan ini harus kita jawab bersama melalui sinergi yang semakin kuat,” ujarnya.

Anna mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan pendekatan khusus karena sebagian masyarakat masih ragu memberikan imunisasi kepada anaknya.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya melibatkan tokoh agama, ulama, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, hingga pemerintah di tingkat kelurahan agar edukasi kepada masyarakat lebih mudah diterima.

“Kami membutuhkan dukungan semua pihak, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar edukasi mengenai imunisasi dapat diterima dengan lebih baik.

>>> Deschamps Beri Hormat Khusus Usai Mbappe Bikin Dua Gol ke Gawang Swedia

Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis target BIAS 2026 dapat tercapai,” katanya.

Dukungan MUI dan Kemenag

Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya.

Ketua MUI Kota Surabaya, KH Muhaimin Ali menegaskan bahwa keraguan terhadap imunisasi tidak boleh dibiarkan berkembang karena dapat menurunkan cakupan imunisasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di lingkungan sekolah.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya pelaksanaan imunisasi, melainkan membangun kepercayaan masyarakat di tengah maraknya informasi yang menyesatkan mengenai vaksin.

“Ketika ada satu anak yang belum terlindungi, risiko penularan kepada teman-temannya di sekolah maupun lingkungan sekitar menjadi semakin besar.

Karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi harus terus diperkuat,” ujar Muhaimin.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu lagi meragukan kehalalan vaksin yang digunakan dalam program imunisasi pemerintah.

MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 yang menjadi dasar keagamaan bahwa vaksin yang digunakan dalam program imunisasi pemerintah berstatus halal.