com.

Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar, distributor hingga kontraktor pengadaan.

"Akibatnya, meskipun anggaran untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok program tersebut," katanya.

Ronny mengatakan ada beberapa penyebab struktural sehingga belanja MBG tidak langsung dirasakan petani-nelayan.

Pertama, masalah skala dan standar, sebab program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, berkualitas seragam, dan tersedia secara berkelanjutan.

Sementara itu, mayoritas petani dan nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, serta belum memiliki organisasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar.

Imbasnya, penyelenggara program lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar yang dinilai siap dari sisi logistik dibanding membeli langsung dari petani maupun nelayan.

"Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan," kata Ronny.

Kedua, masalah tata kelola dan pengadaan turut memperbesar persoalan karena selama ini proses pengadaan lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan terhadap produsen kecil.

Menurut Ronny, selama tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani hingga nelayan lokal, sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional.

"Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan secara alami memilih jalur yang paling mudah dan paling 'aman' secara operasional, meskipun secara distribusi ekonomi menjadi tidak adil," terangnya.