Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti demonstrasi yang melibatkan dua kubu terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pemerintah perlu merespons semua aspirasi secara proporsional.

Menurut Mahfud, aksi unjuk rasa yang mendukung maupun menolak MBG adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menanggapinya.

>>> Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik 5 Tahun, INDEF: Beban Bergeser ke APBN

"Pemerintah wajib memberikan respons yang serius terhadap munculnya rupa-rupa aspirasi tersebut," ujar Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Kamis (25/6/2026).

Ia menilai kedua kelompok demonstran memiliki alasan yang dapat dipahami.

Kelompok yang mendesak penghentian MBG khawatir terhadap potensi penyimpangan anggaran, yang sejak awal telah diduga dan terbukti melalui proses hukum.

Di sisi lain, Mahfud memahami tuntutan masyarakat yang meminta MBG tetap dilanjutkan. Program itu menjadi harapan bagi warga berpenghasilan rendah untuk memenuhi gizi anak dan mengurangi beban keluarga.

"Warga yang menggelar aksi unjuk rasa demi meminta keberlanjutan program MBG sejatinya memegang argumentasi yang masuk akal," katanya.

Mahfud mengkritik agar pemerintah tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan menghentikan program.

Solusi yang lebih tepat adalah pembenahan menyeluruh tata kelola MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pemburu rente.

>>> Metode Akustik Baru Deteksi Terowongan Tersembunyi di Bawah Jalan

Ia menyoroti perlunya perbaikan pengelolaan anggaran dan penyederhanaan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah. Efisiensi anggaran harus menjadi prioritas agar manfaat program lebih terasa.

Mahfud mengkritisi indikasi anggaran yang lebih banyak terserap untuk peralatan operasional dan fasilitas pendukung dibandingkan manfaat langsung bagi anak.

Kondisi itu perlu segera dibenahi.

Selain tata kelola, Mahfud menekankan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Pemerintah tidak seharusnya membagikan MBG secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan, karena berpotensi membebani fiskal tanpa dampak maksimal pada penurunan stunting.

Menurut Mahfud, distribusi program sebaiknya diprioritaskan untuk anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang paling membutuhkan intervensi gizi.

>>> XLSmart Perluas Jaringan 5G di Kalimantan, Kini Jangkau 55 Daerah

"Pemerintah seharusnya memusatkan distribusi manfaat program ini khusus di kawasan-kawasan 3T. Para pengambil kebijakan jangan lagi memelihara pola pikir yang hanya berorientasi mencari keuntungan proyek," tegasnya.