Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, menyatakan dukungannya jika sekolah diberikan kewenangan mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Iqbal, sebagian besar sekolah telah memiliki kantin yang bisa dioptimalkan untuk mendukung program tersebut.

>>> Contoh Proposal Kegiatan MPLS Siswa Baru 2026 dan Cara Membuatnya

Namun, kantin sekolah harus terlebih dahulu memenuhi standar kelayakan yang setara dengan dapur penyedia layanan MBG.

Hal itu disampaikan Iqbal di Makassar pada Kamis (25/6).

Ia menekankan perlunya pedoman teknis dan SOP yang mengatur kebersihan, keamanan pangan, serta tata kelola penyajian makanan bergizi bagi peserta didik.

Yang terpenting bukan sekadar keberadaan kantin, melainkan kemampuan kantin memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dalam program MBG.

Dengan SOP yang jelas, sekolah diyakini dapat menjalankan program secara seragam dan menjaga mutu makanan yang disajikan.

>>> 8 Minuman Tinggi Kafein yang Perlu Dibatasi Ibu Menyusui

Perhatian Khusus untuk Wilayah 3T

Disdik Sulsel juga menyoroti perlunya perhatian khusus bagi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk daerah dengan jumlah siswa terbatas atau kondisi geografis menantang, skema pelaksanaan MBG dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Meski demikian, penyesuaian tersebut tetap harus mengacu pada standar pelayanan yang sama.

Rencana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG muncul sebagai bagian dari evaluasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mengatasi kendala distribusi logistik, terutama di wilayah 3T.

>>> Salip 15 Pembalap di Ceko, Veda Ega Semangat Sambut Moto3 Belanda 2026

Disdik Sulsel menegaskan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat sepanjang didukung aturan dan standar operasional yang jelas demi menjamin kualitas layanan gizi bagi siswa.