Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

>>> Jerman Tersingkir di 32 Besar Piala Dunia 2026, Nagelsmann Terancam Dipecat

Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.

pandjaitan, Selasa (23/6).

Penyebab Struktural

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat ini bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat hulu.

Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah, kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai distribusi.

"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya kepada CNNIndonesia.