Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pembentukan tim khusus untuk memantau penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Tim ini akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di setiap kabupaten dan kota.

>>> Markas Judol Hayam Wuruk Kelola 145 Situs, Deposit Capai Rp13,9 T

"Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain.

DJKN juga banyak.

Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Pemantauan akan dilakukan secara berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pengontrolan penggunaan anggaran.

Langkah ini muncul setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan kendala dalam pengawasan di daerah.

"Rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan.

Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya.

Mereka (BGN) setuju," jelas Purbaya.

Tim tersebut akan memberikan informasi kondisi di daerah secara objektif dan dapat merekomendasikan penghentian operasional SPPG jika diperlukan.

"Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak," ujar Purbaya menirukan pernyataan Kepala BGN.

Menurut Purbaya, pengawasan yang independen ini akan mencegah konflik kepentingan. "Yang ngawasin bukan BGN sendiri.

>>> Prancis vs Norwegia: Duel Tajam Mbappe dan Haaland di Piala Dunia 2026

Jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong.

Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest," tegasnya.