Evaluasi hasil pemantauan akan dilakukan setiap dua bulan. Tim Kemenkeu mulai bertugas pada pekan depan.

Selain pengawasan, Purbaya mengungkapkan Kepala BGN telah melaporkan rencana efisiensi lanjutan program MBG yang cukup signifikan, namun pengumumannya akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN.

Pertemuan antara Purbaya dan jajaran BGN pada Kamis (25/6) membahas penataan ulang anggaran, pengawasan daerah, dan peningkatan kapasitas SDM.

BGN menjelaskan pembahasan difokuskan pada perbaikan tata kelola, transparansi, dan efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan MBG.

Salah satu agenda adalah refocusing anggaran BGN untuk menyelaraskan alokasi agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas program.

Kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di daerah, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk membantu pemeriksaan SPPG dari sisi fisik dan keuangan.

Peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah akan dilakukan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), khususnya dalam kemampuan kepala SPPG menyusun dan mempertanggungjawabkan keuangan.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut pagu anggaran MBG 2026 berkurang hampir Rp40 triliun menjadi Rp228,38 triliun dari pagu awal Rp268 triliun, setelah penajaman anggaran oleh pemerintah.

Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran. BGN bersama Kemenkeu dan Bappenas masih melakukan refocusing penerima manfaat, sehingga nilai anggaran masih bisa berubah.

>>> Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat Aplikasi JMO, Begini Caranya

BGN juga mengevaluasi komponen biaya operasional, termasuk skema insentif SPPG yang selama ini seragam meski jumlah penerima manfaat berbeda, serta menyisir rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan berulang.