Pemerintah Provinsi Banten mempercepat penyelesaian administrasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Pulau Tunda, Kabupaten Serang.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat kepulauan tersebut segera menikmati layanan listrik 24 jam.

>>> BSKDN Gelar Forum Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah untuk Kawal Program Presiden

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengungkapkan bahwa selama ini warga Pulau Tunda sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Akibatnya, listrik hanya menyala 6 hingga 8 jam per hari karena bahan bakar sulit didapat dan mahal.

Upaya menghadirkan listrik yang memadai sebenarnya telah diperjuangkan sejak 2024 melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN.

Usulan tersebut masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dengan target eksekusi pada 2026.

Namun, proyek berkapasitas 150 kilowatt peak (kWp) itu berpeluang direalisasikan lebih awal berkat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.

Dana tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

>>> BSI Berdayakan Mustahik Lewat Program Waste Management, Sampah Jadi Tabungan Emas

Ari menjelaskan bahwa perjuangan mereka membuahkan hasil karena proyek ini masuk dalam Anggaran Perubahan APBN. Pembangunan akan mencakup listrik desa dan PLTS.

Sebagai syarat pencairan anggaran, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu empat bulan bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan legalitas lahan.

Status lahan harus clean and clear agar anggaran tidak dialihkan ke wilayah lain.

Menanggapi tenggat tersebut, Pemprov Banten langsung menggelar rapat koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat.

Hasilnya, warga memberikan dukungan penuh, bahkan ada yang bersedia menghibahkan lahannya untuk pembangunan PLTS.

Saat ini, pemerintah daerah tengah memproses penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai syarat administrasi utama. Pemprov Banten menargetkan seluruh dokumen legalitas lahan rampung pada awal Agustus mendatang.

>>> Dasco Telepon Bahlil dan Kepala BGN Saat Audiensi Mahasiswa di DPR

Jika administrasi tuntas, pengerjaan fisik yang Detail Engineering Design (DED)-nya telah disiapkan oleh PLN ditargetkan dimulai pada Oktober tahun ini.