Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti pemanfaatan aset operasional Badan Gizi Nasional (BGN) dalam evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyarankan agar sepeda motor listrik yang telah tersedia dijual kembali karena berpotensi mubazir. "Motor listrik dimanfaatkan untuk apa?

>>> Conduct Raih Pendanaan Seri A 60 Juta Dolar AS untuk AI Enterprise

Mubazir saja menurut saya, lebih baik di jual lagi saja, karena rata-rata kepala SPPG punya motor," kata Irma kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Penyesuaian Insentif dan Sasaran MBG

Irma juga menyoroti penyesuaian besaran insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, insentif harus dikalkulasikan secara proporsional berdasarkan volume distribusi makanan yang dikelola masing-masing satuan pelayanan.

"Insentif SPPG memang harus disesuaikan. Yang distribusi 3.000 dengan yang distribusi 2.500 dan yang 2.000 memang harus beda," ujarnya.

Ketua DPP NasDem itu mendorong penajaman sasaran penerima manfaat program dengan mengecualikan lembaga pendidikan menengah ke atas yang tergolong mandiri secara ekonomi.

Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kerawanan sosial ekonomi tinggi harus tetap mendapat intervensi gizi.

"Siswa TK, SD, SMP dan SMA di sekolah elite tidak perlu diberi MBG.

Tapi untuk siswa SMA di wilayah miskin tidak apa-apa diberi MBG karena baik juga untuk meningkatkan imunitas tubuh," tuturnya.

>>> Menteri ESDM Wajibkan Penambang Dapatkan Izin Pencampuran Batu Bara

Irma juga meminta penertiban perizinan pada unit pelaksana yang sarana fisiknya tidak memenuhi kualifikasi teknis.

"SPPG yang tidak memadai bangunannya yang menggunakan rumah yang pada dasarnya sempit dan tidak bisa direnovasi kanan kiri sudah seharusnya dicabut izinnya," kata dia.

Tanggapan Badan Gizi Nasional

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengonfirmasi adanya rencana penataan ulang sistem pengupahan. Kompensasi bagi setiap unit kerja akan mengacu pada hasil verifikasi data riil penerima manfaat di lapangan.

"Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk.

Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan," ujar Arumsari.

Mengenai pengadaan kendaraan roda dua berbasis baterai pada masa manajemen sebelumnya, BGN menegaskan komitmen mengoptimalkan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara.

>>> Bandai Namco Umumkan Game Aksi Terbaru Gundam Rogue Orbit

"Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," ujarnya.