Ketergantungan Indonesia terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai masih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi dana yang besar setiap tahunnya justru lebih banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi daripada kelompok masyarakat yang berhak.

>>> Distribusi BYD Atto 1 Anjlok Signifikan Menjadi 26 Unit

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menawarkan solusi jangka panjang melalui percepatan pembangunan dan modernisasi transportasi umum di daerah.

"Transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat," ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

"Selain juga mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, sistem transportasi yang baik juga berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas regional, serta memberikan dampak positif bagi perbaikan lingkungan dan tata ruang kota," kata dia.

Fluktuasi Subsidi BBM dan Ketimpangan

Djoko menjelaskan fluktuasi subsidi BBM dipengaruhi harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP), kurs rupiah terhadap dolar AS, dan tingkat konsumsi.

Data menunjukkan realisasi subsidi BBM mencapai Rp 551,2 triliun pada 2022, turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023, dan menyusut menjadi Rp 113,3 triliun pada 2024.

Namun, angka ini kembali melonjak menjadi Rp 394,3 triliun pada 2025 sebelum ditetapkan sebesar Rp 210,1 triliun pada 2026.

Sektor transportasi menjadi penyerap terbesar dengan porsi sekitar 40 persen dari total konsumsi nasional.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap fakta bahwa 93 persen konsumsi BBM bersubsidi terserap oleh kelompok mampu pemilik kendaraan pribadi roda dua dan roda empat.