Sebaliknya, transportasi barang hanya menikmati 4 persen dan angkutan umum penumpang cuma kebagian 3 persen.

>>> 5 Mobil Listrik Bekas di Bawah Rp 150 Juta per Juni 2026

Melihat ketimpangan ini, Djoko mendesak pemerintah mengubah arah kebijakan dari subsidi konsumsi energi menjadi investasi infrastruktur transportasi publik.

Langkah ini dinilai efektif menekan biaya mobilitas harian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga daya beli mereka.

Penyediaan angkutan umum yang memadai juga menjadi instrumen mitigasi risiko sosial karena mempermudah akses ke pusat pendidikan, kesehatan, dan kawasan industri.

Manfaat lainnya mencakup pengurangan kemacetan, penghematan energi, penurunan emisi gas buang, serta pemerataan konektivitas antarwilayah.

Pengembangan transportasi publik di daerah dinilai strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sayangnya, baru sekitar 45 pemerintah daerah atau 9 persen dari total 514 pemda di Indonesia yang mulai membenahi sistem angkutan umumnya secara modern.

Djoko mengusulkan agar anggaran yang selama ini dialokasikan untuk program subsidi kendaraan pribadi dialihkan sebagai stimulus bagi pemda untuk memperkuat jaringan transportasi massal.

Pendekatan ini dianggap memberikan dampak yang jauh lebih luas daripada memberikan subsidi pembelian motor listrik kepada publik.

>>> Presiden Jerman Tiba di Jakarta dengan Limousine Antipeluru Mercedes-Benz S600 Guard

Jika sistem transportasi publik sudah terbangun dengan baik, pemerintah dapat menerapkan skema tarif murah atau gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat kurang mampu.