Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memprioritaskan program mitigasi bencana dalam penggunaan anggaran tahun 2027.

Permintaan itu disampaikan menyusul masih besarnya dampak bencana banjir yang melanda Sumatra dan Aceh pada akhir tahun lalu.

>>> PT Sinar Terang Mandiri Tbk Ekspansi Layanan ke Luar Nikel

Anggota Komisi IV DPR RI, Ilham Pangestu, menilai rancangan anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2027 belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kawasan terdampak bencana sekaligus mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang.

"Setelah saya membaca pagu anggaran dari Kementerian Kehutanan ini, rasanya seperti usulan tahun 2026 yang lalu. Sama saja, tidak ada perubahan.

Padahal kita masih dihadapkan dengan dampak bencana Sumatra dan Aceh yang belum pulih," ujar Ilham dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Gedung Parlemen, Kamis (11/6/2026).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan, kerugian akibat banjir yang melanda Sumatra dan Aceh mencapai lebih dari Rp 18 triliun.

>>> TECNO POVA 8 5G Resmi Meluncur di India, Baterai 8000mAh dan Layar 144Hz

Kerusakan tersebut mencakup infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah warga, hingga berbagai fasilitas publik lainnya.

Maka dari itu, ia meminta Kemenhut mengarahkan anggaran tahun depan untuk memperkuat rehabilitasi kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), serta meningkatkan program mitigasi bencana.

Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar kerugian akibat bencana tidak terus berulang.

Selain itu, Ilham juga mendorong penguatan penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di berbagai daerah.

Ia menilai, upaya pengawasan kawasan hutan perlu dibarengi dengan perluasan program agroforestry agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus terlibat dalam menjaga kelestarian hutan.

>>> TASPEN Edukasi ASN dan Pensiunan soal Keterbukaan Informasi

"Kita minta Kementerian Kehutanan betul-betul memfokuskan anggarannya pada mitigasi dan penanggulangan pascabencana. Ini harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang," tutupnya.