Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto memperingatkan bahwa program pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi mangkrak hingga bangkrut.

Peringatan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026).

>>> Chandra Asri Pacific Naikkan Free Float Jadi 25,7%, Saham Makin Likuid

Kekhawatiran ini muncul setelah ditemukan sejumlah lokasi koperasi yang dinilai belum siap dan tidak layak beroperasi.

Menurut Darmadi, tata kelola yang kurang matang menyebabkan beberapa koperasi sering buka dan tutup dalam waktu singkat.

Lokasi Tidak Strategis

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti penempatan lokasi koperasi yang tidak strategis, seperti di dekat pemakaman, di tengah hutan, hingga di atas gunung.

Masalah koordinasi wilayah juga terlihat dari adanya beberapa unit yang dibangun saling berhadapan atau berdampingan.

"Banyak juga yang kemudian ada di deket kuburan. Di mana itu deket kuburan itu di Lamongan.

Kemudian ada yang berhadapan-hadapan, banyak di berita. Ada yang di tengah hutan, di Wonogiri, di atas gunung, di Desa Ketitang, Kendal.

Banyak yang berdampingan. Kan konsepnya berdampingan buat apa?"

ujar Darmadi.

Darmadi menilai kondisi operasional yang dipaksakan tanpa evaluasi memadai akan menyulitkan perputaran usaha koperasi.

>>> Bank Dunia Proyeksikan Defisit APBN 2026 Capai 2,8 Persen PDB

Hal tersebut berisiko memicu kerugian finansial yang berujung pada penghentian total aktivitas operasional.

"Kalau ini dijalankan terus, maka diperkirakan nanti ke depan lokasi saja nggak benar. Kalau ini benar banyak terjadi, kalau ini dijalankan, diperkiraan banyak KDMP yang akan mangkrak, Pak.

Mangkrak. Bahkan sudah jalan, bangkrut.

Kalau sehari hanya dapat sekian rupiah, Rp1 juta atau Rp500.000, ya lama-lama bangkrut, Pak," kata Darmadi.

Kementerian Koperasi diminta untuk memperketat pengawasan, verifikasi, serta validasi lokasi sebelum memberikan izin operasional.

DPR juga mempertanyakan ketersediaan studi kelayakan bisnis agar program ini tidak sekadar mengejar target kuantitas semata.

"Pak Ferry, kalau ini dikejar terus 80.000 dan jumlah singkat, itu sudah hampir dipastikan, Pak, banyak yang mangkrak, Pak.

Hampir dipastikan banyak yang mangkrak. Maka, tolong ini dicegah sebelum menjalar ke mana-mana.

>>> Pemerintah Tata Ulang SPPG Makan Gratis Akibat Anggaran Membengkak Rp 1 Triliun per Bulan

Verifikasi dan validasi ini juga menjadi penting. FS-nya penting," pungkas Darmadi.