Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) memasukkan produsen otomotif BYD dan sejumlah korporasi besar China ke dalam daftar hitam (blacklist).

Pemerintah AS menuduh perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dukungan kepada militer China dan mengancam keamanan nasional mereka.

>>> Bapanas Ajukan Anggaran Rp17,84 Triliun untuk Program Pangan 2027

Kebijakan ini tidak hanya menyasar BYD, melainkan juga entitas besar lain yang tercantum dalam dokumen berjudul "Entitas yang Diidentifikasi sebagai Perusahaan Militer China yang Beroperasi di Amerika Serikat" yang telah diperbarui.

Nama-nama seperti Alibaba, Baidu, produsen baterai EVE Energy, serta produsen lidar Hesai dan Robosense yang disokong BYD turut masuk dalam daftar tersebut.

Dokumen dari Pentagon ini juga mencantumkan perusahaan farmasi WuXi AppTec, produsen perangkat jaringan TP-Link, hingga perusahaan rintisan di bidang robotika Unitree.

Dalam laporan tersebut, BYD dinyatakan memiliki afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) China serta Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China (MIIT).

>>> KAI Luncurkan Space by KAI, Platform Digital untuk Sewakan Aset

"BYD merupakan kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China karena berafiliasi dengan MIIT dan karena berlokasi di atau berafiliasi dengan zona perusahaan fusi militer-sipil," demikian dikutip dari dokumen Departemen Pertahanan AS.

Bantahan BYD

Menanggapi tuduhan tersebut, manajemen BYD memberikan klarifikasi resmi melalui dokumen yang diserahkan ke Bursa Efek Hong Kong pada Selasa (9/6/2026).

Raksasa otomotif yang berpusat di Shenzhen ini membantah keras tudingan sebagai bagian dari korporasi militer maupun kontributor fusi militer-sipil bagi pertahanan China.

Pihak BYD juga menjelaskan dampak operasional dari status baru mereka dalam daftar milik pemerintah AS.

>>> Hisense Gandeng Sonovision Perluas Jaringan Ritel di India Selatan

Mereka menekankan bahwa pengumuman dari Departemen Pertahanan AS yang diterbitkan pada 8 Juni 2026 waktu setempat bukanlah bentuk sanksi bisnis langsung.