Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah atau Regional Government Success Scorecard (RGSS).

Instrumen ini diluncurkan di Jakarta pada Selasa (3/6/2026) dan dirancang untuk mengukur serta mengidentifikasi faktor pendorong keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.

>>> PB ORADO Temui Menko Kumham Imipas Usai Resmi Jadi Anggota KONI

RGSS dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation, bekerja sama dengan LPEM FEB UI.

Penerapan RGSS memberikan gambaran komparatif mengenai kinerja 514 pemerintah kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan kondisi struktural masing-masing daerah.

Kolaborasi dan Tujuan RGSS

Penyusunan instrumen ini dilakukan selama satu tahun melalui diskusi dengan Kemendagri, BPS, APKASI, dan APEKSI.

CEO Chandler Governance Group Wu Wei Neng menjelaskan bahwa RGSS bukan sekadar alat pemeringkatan, melainkan instrumen diagnostik untuk memahami faktor yang memengaruhi perbedaan hasil pembangunan antarwilayah.

>>> USDA Konfirmasi Temuan Langka Lalat Screwworm di Texas Selatan

Indonesia dipilih sebagai pelopor karena memiliki sistem pemerintahan daerah yang besar dan beragam.

"Tujuan kami adalah membantu pemimpin nasional maupun daerah memahami faktor yang memengaruhi variasi hasil tata kelola dan pembangunan, sekaligus mengidentifikasi praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain," kata Wu Wei Neng.

Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas Kemendagri Heriyandi Roni menyambut positif inisiatif ini.

"Kami berharap inisiatif ini dapat mendukung pembelajaran yang konstruktif dan pembuatan kebijakan yang lebih terinformasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan hasil pembangunan daerah," ujarnya.

>>> PBSI dan BNI Genjot Regenerasi Atlet Bulu Tangkis Lewat Indonesia Open 2026

Dari sisi akademis, Kepala Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan LPEM FEB UI Khoirunurrofik menilai RGSS sebagai contoh kolaborasi antara riset akademik, pemahaman konteks lokal, dan kebutuhan kebijakan praktis.